Mataram-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram yang di Wakili Asisten III Setda Kota Mataram Hj. Baiq Evi Ganevia membuka acara Sosialisasi, Evaluasi dan Focus Group Discussion (FGD) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertempat di Aula Lantai III Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (22/06/2022).
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa berserta jajaran serta para pranata komputer dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram yang sekaligus menjadi peserta kegiatan ini.
Dalam sambutannya Asisten III mengatakan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Saat ini Kota Mataram memiliki lebih dari 100 Aplikasi layanan publik maupun pemerintahan yang tersebar pada semua OPD.
Lebih lanjut Asisten III menyampaikan Kota Mataram telah memiliki infrastruktur jaringan server terpadu, memliki ruang Command Center yang menampilkan semua aplikasi layanan publik serta telah melaksanakan SPBE pada program Smart City 100 Kota Indonesia dan Kawasan Pariwisata Prioritas Mandalika sebagai sarana prasrana mempercepat proses layanan sehingga membuat Kota Mataram mendapatkan penghargaan seperti Pengaduan Masyarakat, PPID, dan Smart Living dengan layanan e-reservasi.
Diakhir sambutannya Asisten III berharap pelaksanaan SPBE di Kota Mataram dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat, memberikan dampak dalam mempercepat transformasi digital dibidang promosi pariwisata Kota Mataram serta mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat, dibidang transformasi UMKM maupaun masyarakat umum.
"Kami berharap semua OPD dapat mendukung pelaksanaan SPBE di Kota Mataram, karena ini merupakan bagian dari IKU Kota Mataram menuju Mataram HARUM". Tutupnya.
Ditambahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa dalam laporannya kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar terwujudnya sistem pemerintahan berbasis eletronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.
Sehingga dapat meningkatkan efesiensi anggaran untuk pembangunan, serta mendukung terwujudnya satu data indonesia melalui program bagi pakai data administrasi pemerintah daerah.(TK-Diskominfo)