Perintah Pertama :
Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi,
biologi, pencemaran lingkungan.
Perintah Kedua :
Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
Perintah Ketiga :
Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta
dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.
Perintah Keempat :
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.
Perintah Kelima :
Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah;
KITA JAGA ALAM, ALAM JAGA KITA | PENANGGULANGAN BENCANA URUSAN BERSAMA | SALAM TANGGUH
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Data Sektoral Kota Mataram Selengkapnya
Diskominfo Kota Mataram Terima Kunjungan Kerja Diskominfotik Kabupaten Sumbawa Selengkapnya